PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA ,

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menindaklanjuti pengumuman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 15 Januari 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dikarenakan masih belum selesainya proses pengaturan dan integrasi sistem pengesahan Koperasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019, maka pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ada informasi lebih lanjut terhadap pengalihan kewenangan tersebut;

2. Bahwa penundaan pelaksanaan pelayanan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan belum selesainya pembahasan dan proses pengalihan kewenangan tersebut;

Demikian untuk menjadi perhatian;


TTD



Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM
 Jakarta, 1 Maret 2019

TTD



Deputi Bidang Kelembagaan
Kementerian Koperasi dan UMKM
TTD

Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 TTD


Deputi Bidang Pelayanan Badan
Koordinasi Penanaman Modal